Perlindungan Hukum Hak-Hak Isteri Atas Tanah Sebagai Mahar dalam Perkawinan

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap isteri sebagai penerima hak atas tanah sebagai mahar di Kota Makassar, dan untuk mengetahui jaminan kepastian hukum hak-hak isteri atas mahar berupa tanah di Kota Makassar yang juga mendasarkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Inpres No.4 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tanah sebagai mahar kepada isteri memerlukan proses yang Panjang dan syarat-syarat khusus dalam pelaksanaan pernikahan untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada isteri. Dan juga harus didukung dengan melakukan segera peralihan hak atas tanah dengan hibah untuk memberikan kekuatan hukum yang sempurna kepada istri sebagai penerima mahar berupa tanah. The research objective to analyze the legal protection of the wife as the recipient of land rights as a dowry in Makassar City, and to determine the legal certainty of the wife's rights to the dowry in the form of land in Makassar City which is also based on Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, Presidential Instruction No. 4 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law. Empirical legal research methods. The results showed that giving land as a dowry to the wife requires a long process and special conditions in the implementation of marriage to provide maximum legal protection to the wife. And it must also be supported by making an immediate transfer of land rights with a grant to give perfect legal force to the wife as the recipient of the dowry in the form of land.