IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN ( Studi Pada Pembuatan Jalan Raya Di Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek)

Pemerintah desa mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten tentang makadam jalan, atas dasar keprihatinan terhadap infrastruktur desa Pogalan yang masih kurang, khususnya infrastruktur jalan. Pembangunan makadam jalan berlokasi di Dusun Oro-oro Ombo RT 16,17,19 RW 8,9,10 sesuai dengan hasil rapat forum musyawarah desa. Proses pembangunan proyek harus sesuai dengan ketetapan dan prosedur dari pemerintah kabupaten yang tertuang dalam Naskah Perjanjian. Tujuan dari pembangunan makadam jalan di dusun Oro-oro Ombo adalah agar berimbas pada perkembangan dusun di berbagai bidang seperti sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain. Implementasi kebijakan tentang makadam jalan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti anggaran, lokasi pembangunan, dan juga hubungan pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten.Berkaitan dalam hal ini maka rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah bagaimana implementasi kebijakan bantuan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pembangunan jalan raya di Desa Pogalan? Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data interview dan dokumentasi dari Pemerintah Desa Pogalan, kemudian menganalisanya. dimana peneliti berusaha untuk menggambarkan atau mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejolak yang ada. Yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian yang dilakukan, hal ini di sesuaikan dengan penelitian, dimana peneliti berusaha untuk mengumpulkan informasi mengenai implementasi kebijakan bantuan Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur Pedesaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengajuan anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah desa disetujui oleh Pemerintah Kabupaten, dan anggaran bantuan tersebut dapat diserap semua sampaipengerjaan pembangunan makadam jalan selesai. Proses pengerjaan di lokasi proyek tidak mendapat halangan yang berarti karena kontur tanah tidak susah untuk dijadikan makadam jalan. Masyarakat dusunpun mendukung sepenuhnya proses pengerjaan proyek, meskipun kegiatan itu sempat menggangu mobilitas warga, karena adanya lalu lalang pekerja ketika mengerjakan proyek.Sempat ada kendala ketika proses LPJ tahab I disampaikan ke satuan kerja kabupaten karena adanya mis komunikasi, namun setelah itu proses implementasi kebijakan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.Dampak dari pembangunan makadam jalan di dusun Oro-oro Ombo akan berimbas pada perkembangan dusun di berbagai bidangbaik sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain.Dampak pertama dan utama yang dirasakan masyarakat dusun Oro-oro Ombo adalah akses jalan menghubungkan pusat-pusat perekonomian, sosial, maupun pemerintahan sehingga memudahkanwarga untuk mencari kebutuhannya. Pemerintah desa dalam hal tertib dokumen harus jelas, ini terlihat pada Proposal Pengajuan Bantuan yaitu kronologis waktu dari surat-surat yang dikeluarkan tidak jelas. Dalam penyusunan proposal dan LPJ harus hirarkis/berurutan. Contohnya seperti dokumen-dokumen didalam Proposal Pengajuan Bantuan Ke Pemerintah Kabupaten tidak urut susunannya.Hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa harus terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik, agar tidak terjadi kendala dalam proses Implementasi Kebijakan.