PENGARUH KARAKTERISTIK, KOMPLEKSITAS PEMERINTAHAN DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LKPD

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik, kompleksitas dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun anggaran 2013 sebanyak 123 kabupaten/kota. Metode yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 78 laporan keuangan Kabupaten dan Kota. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel ukuran pemerintah daerah dan ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dan variabel intergovernmental revenue berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan, sedangkan variabel kemandirian daerah, jumlah SKPD dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Variabel temuan audit sebaiknya tidak hanya diproksikan dengan jumlah temuan saja, karena hal ini dinilai tidak material. Penggunaan proksi nilai temuan dan kategori temuan akan lebih tepat dalam menentukan tingkat materialitas suatu temuan. This study aims to determine the effect of the characteristics, complexity and audit findings on the level of disclosure of Local Government Finance Report. The population in this study is the district / city governments in Java fiscal year 2013 as many as 123 districts / cities. The method used is purposive sampling. The number of samples used are 78 districts and the City's financial statements. The analysis technique used is multiple linear regression analysis with SPSS 21. The results showed that in partial size and the size of the local government legislative positive effect on the level of disclosure and variable intergovernmental revenue negatively affect the level of disclosure, while the independent variable regions, the number of SKPD and the audit findings do not affect the level of disclosure. Variable audit findings should not only proxied by the number of findings, because it is considered not material. The use of proxy values the findings and the findings would be more appropriate categories in determining the level of materiality of a finding.