TREN KEBUTUHAN DAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI DI INDONESIA 2002-2017: SUB-NASIONAL ANALISIS PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Data tren dan penggunaan kontrasepsi sangat diperlukan untuk memandu pemangku kebijakan dan memonitor keberhasilan program Keluarga Berencana (KB). Kondisi setiap wilayah yang bervariasi mengakibatkan terjadinya kesenjangan implementasi Program KB di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan estimasi tren kebutuhan dan penggunaan kontrasepsi sejak tahun 2002 hingga 2017. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengatasi kesenjangan pelaksanaan Program KB di Indonesia. Penelitian ini menggunakan empat data terakhir Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2002, 2007, 2012 dan 2017 dengan fokus pada data kuesioner wanita dan data kalender riwayat reproduksi. Populasi penelitian ini sejumlah 127.818 wanita kawin potensial hamil, 79.170 wanita yang menggunakan kontrasepsi dan 47.285 wanita yang menggunakan kontrasepsi modern. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah unmet need, persen durasi tidak terlindung kontrasepsi, Method Information Index (MII) dan penggunaan kontrasepsi (mix method). Indikator di setiap Provinsi akan dihitung dengan dilengkapi indikator untuk mengetahui tingkat kesenjangan berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Unmet need pada perempuan potensial hamil mengalami peningkatan dari 8,63% tahun 2002; 9.10% tahun 2007; 11,37% tahun 2012; dan menjadi 10.5% tahun 2017. Indikator penghitungan unmet need dengan menggunakan data kalender 69 bulan sedikit lebih tinggi sekitar 3%-6% pada setiap servei dibandingkan unmet need saat survei. Unmet need pada Provinsi yang terletak di Indonesia timur seperti Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat masih diatas rata-rata nasional. Penggunaan kontrasepsi dalam dua dekade terakhir didominasi kontrasepsi jangka pendek, tetapi mulai ada kenaikan pemakaian kontrasepsi tradisional. MII masih rendah meskipun mengalami tren kenaikan dari 23% tahun 2002; 23,8% tahun 2007; 24,48% tahun 2012; dan menjadi 28.66% tahun 2017 untuk perempuan yang terinformasi tentang jenis kontrasepsi, efek samping, dan tindakan jika terjadi efek samping. Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi program KB pada antar dan inter Provinsi berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Peningkatan unmet need, dominasi pemakaian metode jangka pendek, masih rendahkan MII, serta kesenjangan antar Provinsi harus menjadi perhatian Pemerintah. Peningkatan kualitas layanan, penguatan konseling, penggarapan program KB yang menjangkau semua masyarakat serta penguatan komitmen pimpinan daerah harus terus dilakukan untuk menurunkan unmet need.